LEGAL NOW – Dalam mendirikan sebuah perusahaan, badan usaha, ataupun PT, dokumen penting yang harus dimiliki adalah akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan.

Dokumen ini berisi ketentuan yang mengatur identitas, kegiatan, serta tata kelola perusahaan.

Tanpa anggaran dasar perusahaan, status hukum PT dapat dipertanyakan, bahkan bisa menggagalkan proses legalisasi di hadapan notaris maupun Kementerian Hukum dan HAM.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, bahwa anggaran dasar PT bukan merupakan dasar hukum yang mengatur seluruh kegiatan perusahaan.

Untuk itu, penting untuk mengetahui fungsi dan cara menyusunnya dengan benar.

Fungsi Anggaran Dasar dalam Pendirian PT

Dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), anggaran dasar perusahaan berperan sebagai pedoman yang menentukan arah, sistem, dan batasan operasional bisnis. 

Dokumen ini tidak hanya mencerminkan identitas hukum, tetapi juga menjadi dasar pengaturan internal antara pemegang saham, direksi, dan komisaris. 

Berikut beberapa fungsi anggaran dasar perusahaan dalam proses pendirian PT yang wajib dipahami.

Sebagai Dasar Hukum Pendirian Perusahaan

Anggaran dasar perusahaan adalah syarat utama pengesahan PT oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

Dokumen ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki struktur hukum yang sah dan sesuai regulasi. 

Tanpa anggaran dasar, perusahaan tidak diakui sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan tidak memiliki perlindungan hukum atas kegiatan bisnisnya.

Sebagai Panduan Menjalankan Operasional Perusahaan

Dalam praktiknya, anggaran dasar perusahaan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan bisnis, mulai dari pembagian wewenang hingga proses pengambilan keputusan. 

Setiap tindakan direksi atau komisaris harus mengacu pada ketentuan yang tertulis di dalamnya. 

Dengan demikian, perusahaan dapat beroperasi secara tertib dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sebagai Pengatur Hubungan Internal Antarpihak

Dokumen ini mengatur secara jelas hak dan kewajiban antara pemegang saham, direksi, dan komisaris. 

Setiap keputusan penting seperti pembagian dividen, perubahan modal, atau penunjukan pengurus perusahaan harus dilakukan berdasarkan isi anggaran dasar perusahaan. 

Sebagai Alat Pengawasan dan Pengendalian Manajemen

Anggaran dasar perusahaan juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal. 

elalui aturan yang ditetapkan, komisaris dapat memantau kinerja direksi dan memastikan setiap tindakan sesuai mandat hukum. 

Pengendalian ini betujuan agar manajemen tidak melampaui batas kewenangan serta menjaga transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Sebagai Dasar Perubahan dan Pengembangan Perusahaan

Ketika perusahaan mengalami perubahan struktur, bidang usaha, atau penambahan modal, semua proses harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan. 

Setiap perubahan wajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham dan pengesahan notaris. 

Dengan begitu, seluruh keputusan strategis perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat dan sah.

Hal yang Wajib Ada dalam Menyusun Anggaran Dasar Perusahaan

Agar sebuah perusahaan dapat diakui secara sah, penyusunan anggaran dasar perusahaan harus memenuhi unsur-unsur hukum yang telah ditetapkan. 

Dokumen ini tidak boleh dibuat sembarangan karena menjadi acuan bagi pemerintah dan notaris dalam proses legalisasi. 

Berikut bagian penting yang wajib ada saat menyusun anggaran dasar perusahaan.

Nama dan Domisili Perusahaan

Nama perusahaan harus belum digunakan oleh pihak lain agar tidak menimbulkan sengketa hukum. 

Domisili menunjukkan lokasi kedudukan hukum PT serta menentukan kantor pelayanan pajak dan wilayah pengadilan yang berwenang. 

Informasi ini juga diperlukan untuk menentukan yurisdiksi saat perusahaan melakukan kegiatan usaha di luar daerah asalnya.

Tujuan dan Kegiatan Usaha

Bagian ini menjelaskan jenis usaha yang akan dijalankan perusahaan. 

Tujuan harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar diakui secara hukum. 

Penentuan bidang usaha yang tepat membantu perusahaan memperoleh izin operasional dengan cepat dan menghindari penolakan saat pendaftaran di sistem OSS.

Struktur Permodalan Perusahaan

Dalam anggaran dasar perusahaan, wajib dicantumkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. 

Ketiga hal ini menggambarkan kemampuan finansial perusahaan dan pembagian kepemilikan saham. 

Modal dasar menunjukkan total saham yang dapat diterbitkan, sedangkan modal disetor menjadi ukuran kontribusi pemegang saham pada perusahaan.

Susunan Organ dan Tanggung Jawab Jabatan

Anggaran dasar perusahaan harus mencantumkan susunan organisasi perusahaan seperti direksi, komisaris, serta kewenangan masing-masing. 

Struktur ini untuk memastikan pembagian tanggung jawab berjalan adil dan efisien. 

Dengan struktur yang jelas, pengawasan dan pelaporan kinerja dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan forum tertinggi dalam perusahaan untuk mengambil keputusan penting. 

Anggaran dasar perusahaan harus menjelaskan tata cara pemanggilan rapat, sistem pemungutan suara, serta syarat keabsahan keputusan. 

Ketentuan ini memastikan setiap keputusan strategis diambil secara sah dan melibatkan seluruh pemegang saham.

Pembagian Keuntungan dan Penggunaan Laba

Setiap perusahaan wajib menjelaskan mekanisme pembagian dividen serta pengelolaan laba bersih. 

Ketentuan ini mencegah terjadinya perselisihan antar pemegang saham. 

Selain itu, anggaran dasar perusahaan juga perlu mengatur penggunaan laba untuk cadangan atau investasi agar operasional jangka panjang tetap terjamin.

Prosedur Perubahan dan Pembubaran PT

Dalam keadaan tertentu, perusahaan mungkin perlu mengubah struktur hukum perusahaan, bidang usaha, atau membubarkan diri. 

Semua hal tersebut harus diatur dalam anggaran dasar perusahaan, termasuk syarat dan mekanisme pelaksanaan rapat luar biasa. 

Setiap perubahan anggaran dasar PT wajib mendapatkan pengesahan notaris dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Cara Menyusun Anggaran Dasar Perusahaan yang Sesuai Hukum

Membuat anggaran dasar perusahaan memerlukan ketelitian dan pemahaman hukum agar setiap pasal sah di mata negara. 

Proses penyusunannya tidak sekadar menulis poin-poin umum, tetapi melibatkan tahapan legal yang harus diikuti sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan.

Melakukan Konsultasi Awal dengan Ahli Hukum Perusahaan

Sebelum menulis dokumen, penting untuk berkonsultasi dengan jasa konsultan hukum perusahaan terdekat. 

Mereka membantu memastikan setiap ketentuan sesuai aturan, termasuk format dan bahasa hukum yang digunakan. 

Dengan bantuan konsultan hukum perusahaan berpengalaman, proses penyusunan bisa lebih cepat, rapi, dan sesuai kebutuhan bisnis.

Mengumpulkan Data dan Dokumen Pendukung

Siapkan data calon pemegang saham, identitas direksi dan komisaris, domisili usaha, serta rincian modal. 

Semua dokumen ini diperlukan agar isi anggaran dasar PT lengkap dan sah. 

Tahap ini juga memastikan tidak ada kesalahan data yang dapat menghambat proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM.

Menyusun Draf Awal Anggaran Dasar

Setelah seluruh data siap, draf anggaran dasar mulai disusun bersama notaris. 

Dalam tahap ini, penyusun menentukan struktur pasal, bahasa hukum, dan batasan kewenangan organ perusahaan. 

Notaris akan memeriksa kesesuaian antara rancangan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penolakan.

Menyesuaikan dengan Ketentuan Hukum dan Peraturan Teknis

Draf yang sudah disusun perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta aturan turunan lainnya. 

Hal ini termasuk pengaturan struktur hukum perusahaan, pembagian kewenangan, dan batasan kegiatan usaha agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Melakukan Pemeriksaan Ulang (Legal Review)

Sebelum diajukan ke notaris, lakukan legal review menyeluruh. 

Pemeriksaan ini berguna untuk memastikan tidak ada pasal yang bertentangan satu sama lain. 

Bila perlu, mintalah pendapat dari konsultan hukum perusahaan terbaik atau konsultan hukum perusahaan terpercaya agar dokumen benar-benar aman.

Pengesahan oleh Notaris

Setelah disetujui oleh seluruh pihak, draf anggaran dasar disahkan di hadapan notaris. 

Notaris akan menuangkan dokumen ke dalam akta pendirian PT. 

Tahap ini menandai bahwa isi AD ART perusahaan sudah memiliki kekuatan hukum dan siap diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Notaris akan mengunggah dokumen melalui sistem administrasi badan hukum Kemenkumham. 

Setelah disetujui, perusahaan resmi mendapatkan status badan hukum. 

Proses ini menjadi langkah final yang menandai berdirinya PT secara sah dan legal di Indonesia.

Ingin menyusun atau memperbarui anggaran dasar perusahaan dengan benar? Percayakan pada Legal Now, platform terpercaya yang menyediakan layanan pendirian PT, penyusunan dokumen hukum, hingga konsultasi bisnis. 

Dengan dukungan ahli hukum profesional, Legal Now memastikan seluruh proses hukum perusahaanmu berlangsung cepat, aman, dan sepenuhnya sesuai aturan.