LEGAL NOW – Di tengah ketidakpastian yang melanda dunia bisnis saat ini, force majeure dalam kontrak kini menjadi aturan yang wajib ada dalam sebuah perjanjian kerja sama. 

Gangguan tak terduga, seperti pandemi atau krisis rantai pasok, bisa membuat suatu perusahaan tidak mampu memenuhi janji dalam perjanjiannya. 

Daripada harus menghadapi risiko kerugian besar atau tuntutan hukum, force majeure dalam kontrak hadir sebagai penyelamat. 

Mengetahui cara kerjanya adalah cara terbaik untuk melindungi bisnis dari dampak bencana, memastikan kelangsungan operasional di tengah badai.

Apa itu Force Majeure dalam Kontrak Usaha

Force majeure adalah keadaan memaksa yang terjadi di luar kendali para pihak dalam kontrak. 

Kondisi ini biasanya menghalangi pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. 

Contohnya meliputi bencana alam, kebakaran, perang, kerusuhan, hingga pandemi.

Dalam bisnis, klausul force majeure sering dimasukkan untuk melindungi para pihak. 

Klausul ini berfungsi sebagai pengaman hukum ketika kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena hal yang tidak terduga. 

Tanpa klausul ini, salah satu pihak bisa dituntut wanprestasi.

Jenis force majeure biasanya dibagi menjadi dua. 

Pertama, force majeure absolut, yaitu kondisi yang membuat perjanjian mustahil dipenuhi. Kedua, force majeure relatif, yaitu kondisi yang hanya membuat pelaksanaan kewajiban terhambat sementara.

Agar tidak menimbulkan perdebatan, klausul force majeure harus ditulis dengan jelas. 

Dampak Force Majeure terhadap Kelangsungan Usaha

Force majeure dalam kontrak sering menjadi hal yang perlu dipahami karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan usaha.

Force majeure adalah keadaan memaksa di luar kendali manusia yang membuat kewajiban kontraktual terhenti. 

Bencana alam, pandemi, maupun kerusuhan termasuk dalam jenis force majeure yang sering terjadi. 

Untuk mengurangi risiko sengketa, penyusunan klausul force majeure yang jelas sangat diperlukan sejak awal kerja sama.

Gangguan Pemenuhan Kewajiban

Force majeure membuat kewajiban dalam kontrak tidak bisa terpenuhi. 

Misalnya, pemasok gagal mengirim barang karena jalan terendam banjir. 

Kondisi ini bukanlah kelalaian, melainkan hambatan yang tak terduga. 

Jika klausul force majeure dalam kontrak tidak mengatur dengan jelas, salah satu pihak bisa dianggap wanprestasi. 

Akibatnya, timbul ketegangan yang dapat mengancam keberlanjutan kerja sama bisnis yang sudah berjalan.

Kerugian Finansial

Kejadian luar biasa dapat memicu kerugian besar. 

Penjual mungkin kehilangan pendapatan, sementara pembeli mengalami kerugian karena keterlambatan produk. 

Jika tidak ada klausul force majeure dalam kontrak, pihak dirugikan bisa menuntut ganti rugi. 

Sengketa seperti ini menambah beban biaya hukum dan memperparah kerugian. 

Itulah sebabnya setiap kontrak bisnis sebaiknya dilengkapi aturan force majeure yang jelas untuk mencegah potensi kerugian finansial membesar.

Risiko Sengketa Hukum

Dampak lain yang sering muncul adalah sengketa hukum. 

Ketika salah satu pihak menilai lawan bisnis tidak memenuhi kewajiban, perselisihan bisa berujung ke pengadilan. 

Proses ini tentu memakan waktu, biaya, dan tenaga. 

Tanpa perlindungan klausul force majeure, kedua belah pihak bisa saling menyalahkan. 

Karena itu, penyusunan kontrak sejak awal harus melibatkan ahli hukum seperti jasa pembuatan kontrak perjanjian, agar risiko sengketa dapat ditekan.

Menurunnya Reputasi Usaha

Mitra bisnis bisa kehilangan kepercayaan jika perusahaan gagal memenuhi janji. 

Bahkan meski penyebabnya karena bencana, reputasi tetap terancam. 

Kepercayaan adalah modal penting dalam bisnis, sehingga kerusakan nama baik bisa berdampak panjang. 

Untuk menghindari penilaian buruk, perusahaan perlu transparan menjelaskan alasan hambatan. 

Kejelasan dokumen kontrak yang menyebut force majeure membantu menjelaskan kondisi sehingga reputasi tetap terjaga.

Penyesuaian Hubungan Bisnis

Force majeure sering memaksa pihak-pihak meninjau ulang kerja sama. 

Penyesuaian ini bisa berupa perubahan jadwal, pengurangan kewajiban, hingga renegosiasi biaya. 

Jika ditangani baik, kerja sama tetap bisa dilanjutkan. Namun, tanpa dasar hukum jelas, perubahan bisa menimbulkan kecurigaan. 

Oleh karena itu, penting membuat kontrak perjanjian kerjasama yang memuat aturan penyesuaian bila terjadi keadaan darurat agar hubungan tetap stabil.

Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Jika Kontrak Terhambat

Ketika force majeure dalam kontrak terjadi, para pihak tetap memiliki jalur hukum untuk melindungi kepentingannya. 

Situasi darurat memang tidak bisa dihindari, tetapi masih ada cara yang sah secara hukum.

Berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh:

Meninjau Klausul Kontrak

Hal pertama yang harus dilakukan adalah meninjau klausul force majeure. 

Dokumen kontrak biasanya memuat penjelasan syarat dan prosedur. 

Dengan memahami klausul tersebut, para pihak bisa menilai apakah kejadian darurat termasuk kategori force majeure atau tidak. 

Kejelasan klausul akan membantu menentukan langkah hukum yang tepat bagi kedua belah pihak.

Membuat Pemberitahuan Tertulis

Jika peristiwa benar termasuk force majeure, pihak terdampak wajib memberikan pemberitahuan tertulis. 

Surat pemberitahuan ini menjadi bukti bahwa hambatan terjadi bukan karena kelalaian. 

Proses ini bisa dibantu melalui jasa pembuatan surat perjanjian agar format dan isinya sah secara hukum. 

Tanpa pemberitahuan resmi, pihak lain bisa menganggap hambatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Melakukan Negosiasi Ulang

Setelah pemberitahuan dikirim, langkah berikutnya adalah negosiasi dengan pihak lain. 

Negosiasi bisa berupa penundaan kewajiban, perubahan jadwal, atau penyesuaian biaya. 

Hasil negosiasi sebaiknya dituangkan dalam kontrak baru atau addendum. 

Untuk menjaga keabsahan dokumen, pihak usaha dapat menggunakan jasa pembuatan perjanjian kerjasama agar semua kesepakatan terdokumentasi dengan baik.

Menempuh Mediasi atau Arbitrase

Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase. 

Jalur ini lebih cepat dan fleksibel dibandingkan pengadilan. 

Banyak perusahaan mencantumkan pilihan arbitrase dalam kontrak perjanjian kerjasama untuk mempercepat penyelesaian konflik. 

Dengan dukungan konsultan kontrak perjanjian, pihak yang terlibat bisa memperoleh solusi adil tanpa harus melalui proses panjang.

Pembatalan Kontrak karena Bencana

Dalam keadaan ekstrem, pembatalan kontrak karena bencana bisa menjadi pilihan terakhir. 

Keputusan ini harus sesuai dengan klausul force majeure yang tertulis. 

Proses pembatalan sebaiknya tetap dilakukan secara resmi agar tidak menimbulkan gugatan. 

Di sini, jasa pembuatan kontrak bisnis atau legal drafting service dapat membantu memastikan prosedur hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Force majeure dalam kontrak berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi para pihak ketika bencana atau keadaan darurat terjadi. 

Dengan adanya klausul yang jelas, usaha tetap memiliki kepastian hukum meskipun kewajiban tidak bisa dijalankan. 

Karena itu, setiap pelaku bisnis perlu memastikan kontrak yang digunakan tersusun rapi, lengkap, dan sah.

Jika Anda ingin usaha berjalan aman tanpa khawatir terjebak masalah hukum, pastikan kontrak yang digunakan disusun dengan benar. 

Banyak pelaku usaha merugi karena kontrak tidak lengkap atau tidak memuat klausul force majeure. 

Jangan biarkan hal tersebut terjadi pada bisnis Anda. Legal Now hadir untuk membantu membuat, meninjau, dan memperbaiki kontrak agar sah secara hukum. 

Tim profesional berpengalaman siap mendampingi Anda dalam setiap kebutuhan bisnis. 

Hubungi Legal Now sekarang juga dan pastikan usaha Anda terlindungi dengan kontrak yang kuat, jelas, dan dapat diandalkan.