LEGAL NOW – PMH dan wanprestasi sering disamakan oleh banyak orang, padahal keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda dalam ranah hukum perdata. 

Kesalahan memahami kedua istilah ini sering menimbulkan kekeliruan dalam penyelesaian sengketa. 

Untuk memahami lebih dalam, penting mengetahui apa itu PMH dan wanprestasi, serta bagaimana perbedaan dan akibat hukumnya bagi pihak yang terlibat.

Perbedaan PMH dan Wanprestasi dalam Hukum Perdata

PMH dan wanprestasi sering dianggap sama karena sama-sama menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Padahal, secara hukum keduanya memiliki dasar, sumber, dan akibat yang berbeda. 

Mengetahui perbedaan ini berguna agar seseorang dapat menempuh jalur hukum yang tepat ketika terjadi pelanggaran hak atau kewajiban dalam hubungan hukum perdata.

Dasar Hukum

PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menekankan larangan bertindak melawan hukum.

Sedangkan wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menyoroti kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian. 

Artinya, PMH bersumber dari pelanggaran norma hukum umum, sementara wanprestasi bersumber dari pelanggaran isi kontrak yang telah disepakati antara para pihak secara sah.

Sumber Perbuatan

Sumber PMH adalah tindakan yang melanggar hak orang lain atau kewajiban hukum tanpa didasari perjanjian. 

Sedangkan wanprestasi timbul karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi kontrak. 

Jadi, PMH terjadi karena pelanggaran hukum umum, sementara wanprestasi merupakan akibat dari ingkar janji atau kelalaian dalam memenuhi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.

Pihak yang Dirugikan

Dalam PMH, siapa pun dapat menjadi korban jika haknya dilanggar, bahkan tanpa adanya hubungan perjanjian dengan pelaku. 

Sebaliknya, dalam wanprestasi, hanya pihak yang terikat kontrak yang bisa menuntut akibat kelalaian pihak lainnya. 

Artinya, ruang lingkup kerugian PMH lebih luas, sedangkan wanprestasi terbatas pada hubungan hukum yang lahir dari perjanjian.

Bentuk Kesalahan

PMH dapat dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

Sementara wanprestasi berfokus pada pelanggaran isi perjanjian, baik karena tidak melaksanakan kewajiban, terlambat, atau melaksanakan secara tidak sesuai. 

Dengan demikian, bentuk kesalahan PMH lebih umum, sedangkan wanprestasi lebih spesifik pada kegagalan memenuhi isi kontrak.

Tujuan Ganti Rugi

Dalam PMH, tujuan ganti rugi adalah memulihkan keadaan agar kembali seperti semula sebelum pelanggaran terjadi. 

Sedangkan dalam wanprestasi, ganti rugi dimaksudkan untuk menggantikan nilai prestasi yang tidak dipenuhi dalam kontrak. 

Jadi, PMH bertujuan menghapus dampak pelanggaran hukum, sementara wanprestasi menekankan pada pemulihan hak ekonomi yang hilang akibat kelalaian pihak tertentu.

Tujuan Penerapan Sanksi Hukum

Baik PMH maupun wanprestasi sama-sama memiliki tujuan hukum yang menekankan pada keadilan dan pemulihan kerugian. Namun, perbedaannya terletak pada titik fokusnya.

PMH menitikberatkan pada pemulihan akibat pelanggaran hukum umum, sedangkan wanprestasi menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban kontraktual. 

Dengan demikian, penerapan sanksi tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan keseimbangan hukum antar pihak.

Akibat Hukum bagi Pihak yang Melakukan PMH dan Wanprestasi

Setiap perbuatan hukum selalu membawa konsekuensi. Begitu pula dengan PMH dan wanprestasi yang sama-sama dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

Bedanya, akibat hukum dari keduanya tidak identik, karena bergantung pada dasar perbuatannya. 

Berikut bentuk dan konsekuensi hukum yang bisa muncul dari tindakan PMH dan wanprestasi dalam praktik hukum perdata.

Akibat Hukum PMH

Pihak yang melakukan PMH wajib mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 

Ganti rugi ini mencakup kerugian materiil dan immateriil, seperti hilangnya keuntungan atau rusaknya reputasi. 

Tujuannya adalah memulihkan keadaan seperti semula sebelum pelanggaran terjadi. 

Dalam kasus tertentu, pelaku PMH juga dapat diminta melakukan tindakan hukum tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Akibat Hukum Wanprestasi

Pihak yang wanprestasi dapat diminta memenuhi kewajiban sebagaimana isi perjanjian atau membayar ganti rugi jika pemenuhan sudah tidak mungkin dilakukan. 

Selain itu, pihak yang dirugikan berhak membatalkan kontrak dan menuntut kompensasi. 

Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang taat perjanjian dan menghindari kerugian ekonomi akibat kelalaian pihak lainnya.

Sanksi Tambahan dalam PMH

Dalam beberapa kasus, pelaku PMH bisa dikenai sanksi tambahan seperti penarikan produk, permintaan maaf publik, atau penghentian kegiatan tertentu. 

Sanksi ini tidak selalu bersifat finansial, melainkan bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial dan moral. 

Pengadilan memiliki wewenang menetapkan bentuk sanksi tambahan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap pihak lain.

Sanksi Tambahan dalam Wanprestasi

Dalam wanprestasi, sanksi tambahan umumnya berupa denda, bunga keterlambatan, atau pembatalan kontrak oleh pihak yang dirugikan. 

Bentuk sanksi tergantung isi perjanjian dan tingkat pelanggaran. 

Jika wanprestasi menimbulkan kerugian besar, pengadilan dapat memperluas tanggung jawab pihak yang lalai. Ini termasuk kewajiban menanggung biaya hukum atau ganti rugi tambahan atas kerugian yang tidak langsung.

Cara Mengajukan Gugatan PMH dan Wanprestasi di Pengadilan

Mengajukan gugatan atas PMH dan wanprestasi tidak bisa dilakukan sembarangan. 

Penggugat harus memahami dasar hukumnya, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta prosedur resmi di pengadilan. 

Kesalahan dalam menentukan dasar gugatan dapat membuat tuntutan ditolak. 

Berikut hal yang perlu diperhatikan agar proses gugatan berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Menentukan Dasar Gugatan

Langkah pertama adalah menentukan apakah kasus termasuk PMH atau wanprestasi. 

Jika pelanggaran tidak berasal dari perjanjian, maka termasuk PMH. Namun, jika penyebabnya adalah tidak terpenuhinya isi kontrak, maka masuk kategori wanprestasi. 

Penentuan dasar gugatan sangat penting karena memengaruhi strategi hukum, jenis bukti, dan bentuk ganti rugi yang akan diajukan ke pengadilan.

Membuktikan Unsur Gugatan

Setelah dasar gugatan ditetapkan, pihak penggugat harus membuktikan unsur gugatan PMH dan wanprestasi. 

Dalam PMH, unsur yang harus dibuktikan meliputi perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. 

Sementara pada wanprestasi, unsur utamanya adalah keberadaan perjanjian yang sah dan pelanggaran terhadap kewajiban. 

Pembuktian harus dilakukan dengan bukti tertulis, saksi, dan dokumen pendukung yang kuat.

Menyiapkan Bukti dan Dokumen Pendukung

Dalam gugatan, bukti tertulis menjadi dasar hukum utama. 

Untuk PMH, bukti bisa berupa surat, foto, atau dokumen yang menunjukkan pelanggaran. Sedangkan untuk wanprestasi, bukti paling kuat adalah kontrak dan bukti pelanggarannya. 

Penggugat juga perlu melampirkan perhitungan kerugian yang dialami. 

Persiapan bukti yang baik membantu hakim menilai apakah unsur gugatan telah terpenuhi secara hukum.

Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan

Setelah dokumen lengkap, gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri sesuai domisili tergugat. 

Penggugat harus menyusun surat gugatan dengan jelas, mencantumkan identitas para pihak, dasar hukum, dan tuntutan ganti rugi. 

Setelah terdaftar, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang dan memanggil pihak terkait. 

Ketepatan dalam administrasi ini menjadi langkah awal menuju keberhasilan gugatan.

Mengikuti Proses Persidangan

Dalam tahap ini, kedua belah pihak diberi kesempatan menyampaikan argumen dan bukti di depan hakim. 

Hakim akan menilai apakah gugatan PMH dan wanprestasi terbukti sesuai hukum. 

Jika terbukti, pengadilan akan memutuskan bentuk tanggung jawab atau ganti rugi. 

Penting untuk tetap tenang dan kooperatif selama sidang agar proses hukum berjalan lancar dan sesuai harapan.

Jika Anda menghadapi sengketa hukum perdata, jangan ragu berkonsultasi dengan Legal Now. 

Sebagai jasa konsultan hukum perusahaan terpercaya, Legal Now menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan menyeluruh dengan biaya terjangkau. 

Dengan bantuan tim ahli yang berpengalaman, Anda bisa menyusun strategi hukum terbaik untuk menangani kasus PMH dan wanprestasi secara efektif.